Cah Pamulang Ferry Muchlis Ariefuzzaman HMI

Dinasti H. Tb. Chasan Sochib: Sang Gubernur Jenderal dari Banten

Kemenangan Airin Rachmi Diany dalam pemilukada ulang di Tangerang Selatan dan kemenangan Heryani dalam pemilukada ulang di Pandeglang mengukuhkan kekuasaan dinasti Chasan Sochib di wilayah Pro­vinsi Banten. Airin yang terpilih sebagai Walikota Tangerang Selatan periode 2011-2016 adalah menantu dari Chasan Sochib, Heryani yang terpilih sebagai Wakil Bupati Pandeglang adalah isteri beliau, dan Gubernur Provinsi Banten itu sendiri, Ratu Atut Chosiyah, adalah anaknya. Kemenangan Airin dan Heryani memperkuat jaringan kekuasaan dinasti Chasan Sochib di Banten.

Membangun Kerajaan Bisnis dan Politik di Banten

Tahun 1960-an, nun jauh di pe­dalaman Banten, seorang jawara bernama Tubagus Chasan Sochib melakukan pengawalan bisnis beras dan jagung antarpulau Jawa-Sumatera. Tak cukup hanya meng­awal, sang jawara mulai merin­tis bisnisnya sendiri dengan menjadi penyedia kebutuhan logistik bagi Kodam VI Siliwangi (Gandung Ismanto, Asasi, Nov-Des, 2010). Kodam Siliwangi juga berkepentingan atas kestabilan politik di Banten. Mereka membutuhkan orang lokal untuk menjadi perpanjangan tangan di daerah. Di mata para komandan Ko­dam IV Siliwangi, Banten adalah daerah yang rawan dipengaruhi oleh kekuatan komunis baik sebelum dan sesudah tragedi 1965 (Agus Sutisna (ed.), 2001).

Atas dalih kepentingan politik keamanan dan ekonomi di Banten, Chasan Sochib men­dapat­kan banyak keistimewaan dari Kodam VI Siliwangi dan Peme­rintah Jawa Barat. Sebagian besar proyek pemerintah khususnya di bi­dang konstruksi banyak diberi­kan kepada Chasan Sochib. Tahun 1967, Chasan Sochib mendirikan PT. Sinar Ciomas Raya yang sampai saat ini merupa­kan perusahaan terbesar di Banten, khususnya di bidang konstruksi jalan dan bangunan fisik lainnya (van Zorge Report, Januari 21, 2010). Untuk me­man­tap­­kan bisnisnya, Chasan Sochib menguasai sejumlah organisasi bisnis seperti Kamar Dagang dan Industri Daerah Banten, Ga­bung­an Pengusaha Konstruksi Nasio­nal Indonesia Banten, dan Lem­baga Pengembangan Jasa Kon­struk­si Nasional Indonesia Banten.

Ketika terjadi reformasi, Chasan Sochib mampu mentransformasi diri ke dalam struktur politik dan ekonomi yang baru. Meminjam kerangka teoritis Richard Robison dan Vedi Hadiz (2004), Chasan Sochib adalah the old predator yang mampu mereor­gani­sir kekuasaannya sehingga dia tak lenyap digerus arus perubah­an. Chasan Sochib mampu menjelma menjadi the new predator yang menguasai arena politik, ekonomi, sosial-budaya di Banten. Bahkan, dalam kasus Banten, Chasan Sochib jauh lebih ber­kuasa saat ini dibandingkan dengan­ era Orde Baru.

Pada awal perubahan di Banten, Chasan Sochib sinis melihat gerakan dari sejumlah pihak yang menuntut Banten menjadi provinsi baru. Chasan Sochib khawatir bahwa perubahan ini akan mengancam keberlangsung­an relasi bisnis dan politiknya dengan­ pejabat di Provinsi Jawa Barat. Namun seiring dengan makin membesarnya arus gerakan pembentukan Provinsi Banten, Chasan Sochib segera berbalik dan berperan aktif.

Perpindahan posisi ini menyelamatkan masa depan bisnis dan politiknya di Banten. Dengan kekuatan finansialnya, Chasan Sochib membantu gerakan peme­kar­an dan mendapatkan peng­akuan sebagai tokoh pembentuk­an Provinsi Banten. Setelah Banten menjadi provinsi, Chasan Sochib mulai lebih agresif me­nyusun kekuatan politiknya. Dulu pada masa Orde Baru, Chasan Sochib hanya bertindak sebagai client capitalism (meminjam istilah Richard Robison, 1990) yang sangat bergantung pada koneksi dengan pejabat sipil dan militer, tetapi tidak aktif dalam merancang siapa yang berkuasa atas politik Jawa Barat. Dengan adanya struktur politik yang baru, Chasan Sochib bertindak secara aktif menentukan siapa yang menjadi penguasa di Banten.

Bermula dari upaya memaju­kan Ratu Atut sebagai calon wakil gubernur dan sukses memenang­kan­nya, Chasan Sochib me­ran­cang anggota keluarga besar­nya untuk aktif terlibat di bidang politik, ekonomi, sosial dan bu­daya. Hasil­nya sangat sukses (lihat ilustrasi di atas). Chasan Sochib memang tak me­megang jabatan publik, tetapi sebagaimana pengakuan dirinya bahwa dia adalah “gubernur jenderal” menunjukkan bahwa dia adalah penguasa sesungguhnya di Banten.

Lawan-Lawan Politik

Dinasti Chasan Sochin memang telah merajai politik di Banten, tetapi ada sejumlah kelompok yang terus melakukan perlawanan terhadap kekuasaan tersebut. Diantara­ lawan-lawan politik terdapat­­ elite-elite politik yang me­ng­uasai sejumlah daerah di Ban­ten dan kelompok politik Islam.

Kelompok-kelompok elite po­­litik itu sebenarnya juga membang­un dinastinya masing-masing. Di Kabupaten Lebak, Mulyadi Jayabaya yang menjabat sebagai Bu­pati Lebak berhasil mengantar­kan kedua puterinya, Diana Jayabaya sebagai anggota DPRD Provinsi Banten dan Iti Oktavia Jayabaya sebagai anggota DPR RI. Adik perempuannya, Mulyanah, terpilih menjadi ang­go­ta DPRD Lebak. Demikian juga suami Mulyanah, Agus R Wisas, menjadi anggota DPRD Ban­ten. Di Pandeglang ada Dimyati Natakusumah, mantan Bupati Pandeglang (Ketua DPW PPP Banten) yang berhasil meng­antar­kan isterinya, Irna Narulita Dimyati sebagai anggota DPR RI. Di Kota Tangerang, terdapat nama Wahidin Halim yang telah ber­­kuasa sebagai Walikota Tangerang­ selama dua periode. Adiknya Wahidin, Suwandi sempat maju sebagai bakal calon Walikota Tangerang Selatan tetapi gagal. Di Kabupaten Tangerang, Bupati Ismet Iskandar mengantarkan kedua putera-puterinya sebagai anggota legislatif (Ahmed Zaki Iskandar Zulkarnaen terpilih se­bagai anggota DPR RI dan Intan Nurul Hikmah menjadi Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tangerang).

Dalam sejumlah pemilukada, elite-elite lokal berperang memperebutkan kekuasaan. Di Lebak, Mulyadi Jayabaya pernah menolak lamaran Ratu Tatu Chasanah untuk menjadi calon Wakil Bupati Lebak. Di Kabupaten Pandeglang, Irna Narulita Dimyati berhadapan dengan Heryani dalam pemilukada 2010. Di Kabupaten Tange­rang, Ismet Iskandar berhasil me­ng­alahkan Airin dalam pemilukada 2008. Tahun 2012, akan diada­kan Pemilukada Gubernur Banten. Wahidin Halim dan Mulyadi Jayabaya mulai meramaikan bursa pencalonan bersaing dengan Ratu Atut Chosiyah. Tensi politik cukup tinggi sehingga Chasan Sochib mengirimkan surat kecaman terhadap Wahidin dan Mulyadi (Banten Post, 15 Januari 2011).

Kelompok politik Islam mem­punyai kekuatan yang signi­fikan di Banten. Sejak dulu, Banten dikenal sebagai wilayah yang kental nuansa Islamnya. Islam tak hanya mempengaruhi reli­giusitas tetapi juga dunia politik di Banten, seperti pemberlakuan Syariat Islam di sejumlah kabupa­ten­. Kelompok politik Islam menentang dinasti Chasan Sochib. Mulai dari isu akhlak ang­gota dinasti Chasan Sochib sampai pada soal rencana pemberlakuan Syariat Islam untuk Provinsi Banten yang ditolak oleh dinasti Chasan Sochib.

Perubahan kultur politik Banten­ tak bisa bergantung pada perlawanan kedua kelompok politik diatas, yakni elite lokal dan politik Islam. Para elite politik lokal yang menentang dinasti Chasan Sochib juga melakukan praktik politik serupa, yaitu membentuk dinasti politiknya masing-masing. Selain itu, ada pula elite politik yang pada awalnya menentang keras kekua­saan dinasti Chasan Sochib ternyata berbalik. Taufik Nuriman (Bu­pati Serang) dan Benyamin Davnie adalah contoh dari elite politik yang berbalik posisi politiknya. Taufik Nuriman pernah berseteru de­ngan­ Chasan Sochib. Keduanya saling melaporkan pencemaran nama baik ke Kepolisian Banten. Namun, pada Pemilukada Ka­bupaten Serang tahun 2010, Taufik Nuriman malah meng­gan­deng Ratu Tatu Chasanah, anak dari Chasan Sochib. Benyamin Davnie sempat maju menjadi calon wakil gubernur dari PKS menantang Ratu Atut yang maju sebagai calon gubernur dari Partai Golkar dalam Pemilu­kada Provinsi Banten 2007. Da­lam pe­mi­lukada tahun 2010 di Kota Tange­rang Selatan, Benyamin Davnie mendampingi Airin yang tak lain adalah adik ipar dari Ratu Atut.

Perlawanan yang diberikan oleh kelompok Islam juga tak bisa diharapkan. Meski mereka keras memperjuangkan keyakinan politik Islam, tak jarang mereka bersekutu dengan dinasti Chasan Sochib. Kembali pada kasus Taufik Nuriman yang didukung oleh PKS banyak mempraktekkan nilai-nilai syariat Islam di Ka­bu­pa­ten Serang, tetapi akhirnya ber­koalisi dengan dinasti Chasan Sochib.

Lawan Baru

Peluang untuk menghentikan angkara kekuasaan di Banten terbuka lebar dengan banyaknya kasus yang menimpa keluarga besar dinasti Chasan Sochib. Kasus-kasus itu meliputi isu ko­rupsi, penyalahgunaan wewenang, penggunaan ancaman kekerasan, politik uang dan kecurangan dalam pemilu dan pemilukada. Hampir semua anggota dinasti Chasan Sochib pernah dilaporkan ke kepolisian, kejaksaan, KPK, KPU sampai MK. Memang tak satupun anggota keluarga Chasan Sochib yang dihukum, tetapi praktik politik dinasti Chasan Sochib harusnya membuka mata urang (rakyat) Banten untuk segera memulai perubahan.

Saat ini telah muncul sejumlah kelompok anak-anak muda yang peduli akan Banten yang lebih baik. Mereka ada di organi­sasi-organisasi yang giat memperjuangkan isu antikorupsi, antinepotisme, antipolitik-dinasti, dan mendukung politik kesejahtera­an. Perlawanan seperti inilah yang diharapkan akan meluas se­hingga tak muncul lagi sejumlah “gu­ber­nur jenderal” berikutnya. HBX

Kritik Airin Rachmi Diany SH, MH untuk Dr. H. Anas Urbaningrum Fraksi Partai Demokrat 2011

Salah satu Ketua DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum telah menjadi ketua umum Partai Demokrat. Mantan anggota KPU ini mengalahkan pesaingnya di Kongres II Partai Demokrat, minggu ke-4 Juni lalu, yaitu Andi Malarangeng dan Marzukui Alie. Namun, ada isu bahwa di belakang ‘pendanaan’ menangnya Anas ini ada konglomerat Arta Graha Tomy Winata, sehingga bisa unggul menaklukkan perolehan suara lawan tandingnya. Meski masih perlu dibuktikan kebenarannya, namun gosip tersebut sempat beredar. Isu sebelumnya adalah dugaan keterlibatan Anas dalam kasus suap/korupsi di Komisi Pemilihan Umum (KPU). Isu ini sempat muncul saat Anas mendeklarasikan diri menjadi calon ketua umum Partai Demokrat bulan lalu di Hotel Sultan Jakarta.

Acara deklarasi Anas Urbaningrum tersebut dilaksanakan di Hotel Sultan yang mewah dan berbintang lima di Jakartas, menurut sekretaris tim sukses Anas, Angelina Sondakh, sudah 359 orang check-in di Hotel Sultan untuk menyongsong malam acara deklarasi Anas pada medio April lalu (Koran Tempo, 15/4). Sungguh suatu “lompatan besar” bagi seorang Anas Urbaningrum bisa mendeklarasikan pencalonannya di hotel super mewah.

Anda bisa mengkalkulasikan sendiri harga kamar standar Hotel Sultan untuk minimal 2 malam (menurut web site hotel sultan hari ini room rate rata-rata mulai dari US$ 100 per malam), belum lagi biaya untuk penyelenggaraan, konsolodasi, mobilisasi dan mendatangkan artis. Kontras sekali dengan 8 tahun yang lalu, dimana Anas “hanya” seorang anggota KPU Pusat dan baru mentas jadi celeb politik Indonesia. Kalau kata Tukul Arwana masih ‘katro‘.

Seperti opini yang ditulis oleh Ferly Norman dalam situs Kompasiana, 15 April 2010, ia mengurai tentang dugaan keterlibatan Anas Urbaningrum dalam kasus suap saat menjadi anggota KPU. Tepatnya tanggal 8 Juni 2005, Anas didampingi oleh Wakil Ketua KPU Ramlan Surbakti dan Anggota KPU lainnya Valina Sinka Subekti, mengadakan jumpa pers pengunduran dirinya sebagai anggota KPU. Disebabkan hengkangnya ia ke Partai Demokrat sebagai Ketua Bidang Politik. Padahal KPU Pusat saat itu ditengah sorotan publik akibat gratifikasi dan tertangkap basahnya Mulyana W Kusumah oleh KPK ketika akan menyuap auditor BPK Khairiansyah Salman.

Sungguh tindakan “penyelematan diri” yang gemilang dan timing yang tepat saat itu. Terbukti pamor Anis makin mencorang setelah itu, sedangkan kemudian beberapa Anggota KPU masuk bui dan yang lainnya pamornya telah tenggelam di hiruk pikuk dunia politik Indonesia. Jadi jangan heran, Bung Anas membayar penyelamatan tersebut dengan retorika yang apik (kadang-kadang tidak nyambung) dan membela habis-habisan kebijakan pemerintah ketika PD dirundung malang akibat gempuran kaus pat-gulipat Bank Century.

Untuk menyegarkan ingatan pembaca maka penulis merangkum beberapa kesaksian seputar kasus KPU saat itu. KPU ketika itu menerima gratifikasi (kick back) dari 11 rekanan KPU sebesar Rp 20 miliar. Kemudian berdasarkan saksi-saksi di persidangan terungkap fakta sbb:

1. Kesaksian Mulyana W Kusumah, anggota KPU Pusat

• Tertangkap basah oleh pegawai KPK ketika menyuap ketua sub tim investigasi BPK sebesar Rp 100 juta.
• “Saya memang mengirim pesan pendek kepada Anas Urbaningrum, yang isinya meminta bantuan menggenapi uang Rp 300 juta untuk auditor BPK”. “Dalam jawabannya, Anas berjanji akan membicarakan permintaan tersebut dengan ketua KPU”. Tetapi Hakim Tipikor kala itu tidak mendalami kesaksian ini. Sehingga Anas “lepas” dari jeratan KPK saat itu.

2. Hamdani Amin, Mantan Kabiro Keuangan KPU Pusat

• Semua anggota KPU mengetahui dana taktis yang berasal dari rekanan KPU senilai total Rp 20 miliar. Juga mereka (anggota KPU) telah menerima dana tersebut , mulai dari pimpinan sampai pegawai harian di lingkungan KPU (detik.com, 8/6/2005).
• Menurut Hamdani, setiap anggota KPU menerima US$ 105 ribu (hampir Rp 1 miliar), Ketua dan Wakil Ketua KPU tentu saja lebih besar.
• Saya mencatat semua pengeluaran dan peruntukan dari dana taktis tersebut secara detail.

3. Hasil Audit BPK terhadap KPU Pusat

• BPK menemukan 33 indikasi penyimpangan senilai lebih dari Rp 179,444 miliar dalam pengadaan barang dan jasa Pemilu 2004 oleh KPU.
• Semua penyimpangan tsb terdiri dari 4 bagian: Kekurangan penerimaan pajak dan keterlambatan pajakkepada rekanan, indikasi kerugian negara, dan pertanggungjawaban keuangan tidak sesuai dengan ketentuan, antara lain tidak dilampiri dokumen. Bagian keempat adalah pemborosan keungan negara termasuk adanya mark-up dalam pengadaan barang dan jasa.

Akibatnya kasus ini, Ketua KPU beserta 3 orang lainnya masuk bui. Dan lima orang anggota KPU lainnya (termasuk Anas) lepas dari jeratan hukum.

Sekarang dengan “beban sejarah” seperti itu Saudara Anas berani mencalonkan dirinya menjadi Ketua Umum Demokrat. Entah siapa yang mengelus-elus Anas sehingga maju mencalokan diri. Karena untuk menjadi Ketua Umum Partai di Indonesia, tidak hanya dibutuhkan kehebatan tetapi juga punya “gizi” yang gemuk.

Nampaknya, dengan masa lalu Anas di KPU dulu, akan menjadikannya “tawanan” di mata beberapa oportunis dan para koruptor kakap di Indonesia. Jika ia berani melibas para mafia hukum tersebut maka pasti menimbulkan perlawanan yang kuat dari para koruptor tersebut. Kasus KPU Pusat tahun 2005 akan menjadi sasaran tembak sekaligus alat “gertak” dari sang koruptor.

Sekarang timbul pertanyaannya, apakah Anas sudah lupa dengan masalah di atas? apa karena ia dalam eforia kemenangan Pilleg dan Pilpres PD dan “diselamatkan” oleh PD sehingga ia merasa PD (Percaya Diri)? Itulah yang harus dihitung-hitung olehnya. Jangan-jangan menjadi ketua Umum PD membuat dia dibui di masa depan. Seperti slogan orang Medan, Ini Medan Bung! tetapi untuk Anas berubah menjadi: “Ini politik (yang kejam) Bung”! Itulah sebabnya, tulisan ini diberi judul: “Anas Bos Demokrat, Koruptor Bahagia”. (*/Ferly Norman/Kompasiana)